Selamat Datang

Situs Kerja Sama Undana ini kami buat untuk memfasilitasi berbagi dalam keterbatasan. Kami berharap untuk terus meningkatkan pelayanan, tetapi sumberdaya yang kami miliki terbatas. Namun kami yakin kami bisa melakukan itu melalui dukungan berbagai pihak untuk saling berbagi dan membagikan. Terima kasih atas dukungan yang telah diberikan. Mohon berkenan berkunjung kembali agar kami bisa terus saling berbagi dan membagikan. Situs ini menggnatikan blog Kerja Sama Undana sebelumnya yang sedang kami arsipkan dan akan kami tutup.

Tuesday, 1 January 2019

Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi diatur melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017. Peraturan Menteri tersebut mengatur Ketentuan Umum, Bentuk Kerja Sama, Penyusunan Kerja Sama, Pelaporan Kerja Sama, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup. Berikut ini kami sampaikan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan Pedoman Kerja Sama di Kementerian Ristekdikti tersebut.

Menurut Ketentuan Umum Pedoman Kerja Sama di Kemenristekdikti, kerja sama adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan instansi pemerintah dan/atau badan hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Setiap kerja sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi harus merujuk kepada kerja sama payung, yaitu kesepakatan yang berisikan ikatan moral untuk melaksanakan kegiatan dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal dan tidak mengikat secara hukum. Kerja sama payung tersebut, berikut kerja sama pelaksanaannya, dituangkan Naskah Kerja Sama, yaitu naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang akan diperjanjikan.

Bentuk kerja sama di di Kemenristekdikti terdiri atas Kerja Sama Dalam Negeri dan Kerja Sama Luar Negeri. Kerja Sama Dalam Negeri adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan/atau badan hukum. Kerja Sama Luar Negeri adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atas nama pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah dan/atau badan hukum negara lain. Unit Pemrakarsa adalah unit utama Eselon I dan/atau pusat-pusat pengusul kegiatan Kerja Sama di Kemenristekdikti.

Kerja sama di Kemenristekdikti disusun atas dasar asas (1) legalitas, (2) kejelasan tujuan dan hasil, (3) kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan, (4) kepentingan nasional, (5) saling menghargai dan menguntungkan, (6) menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, (7) terencana, (8) dapat dipertanggungjawabkan, dan (9) berbasis indikator kinerja, efektif, dan efisien. Atas dasar asas tersebut maka ditetapkan Peraturan Menteri dengan tujuan untuk menciptakan mekanisme penyusunan dan pelaporan, meningkatkan koordinasi antar unit, dan mewujudkan keselarasan dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi.

Kerja sama dalam negeri terdiri atas kerja sama dengan kementerian/lembaga; kerja sama dengan pemerintah daerah; dan kerja sama dengan badan hukum. Kerja sama luar negeri terdiri atas kerja sama dengan pemerintah dan/atau badan hukum negara lain dan kerja sama dengan dua atau lebih negara dan/atau badan hukum internasional. Kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri tersebut dituangkan dalam naskah kerja sama yang terdiri atas: (1) nota kesepahaman (memorandum of understanding) atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak dan (2) perjanjian kerja sama (implementing agreement) atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Penyusunan kerja sama dilaksanakan melalui tahapan: (1) penjajakan, (2) perundingan, (3) perumusan naskah, dan (4) penandatanganan. Penjajakan dan perundingan kerja sama dilakukan oleh Unit Pemrakarsa dengan koordinasi dengan mitra/pihak lain. Hasil perundingan berupa proposal dan/atau draft Naskah Kerja disampaikan kepada Sesjen, Sesditjen/Sesinspektorat, atau Karo Kerja Sama dan Komunikasi Publik, bergantung kepada siapa yang akan menandatangani naskah kerja sama. Naskah kerja sama paling tidak memuat paling tidak unsur: (1) tujuan, (2) ruang lingkup, (3) kegiatan yang akan dilakukan, dan (4) pembagian kewenangan dan tanggung jawab.

Unit Pemrakarsa harus menyampaikan laporan setiap kerja sama yang dilaksanakan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Laporan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dengan cara mengunggah ke aplikasi sistem informasi Kerja Sama Kementerian yang dikelola oleh Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik. Ketentuan Lain-lain dalam Peraturan Menteri tersebut, pelaksanaan Kerja Sama di perguruan tinggi diatur dengan Peraturan Menteri. Sementara menunggu Peraturan Menteri tersebut, pelaksanaan kerja sama di perguruan ringgi ddidasarkan pada Peraturan Rektor yang sudah ada.

No comments:

Post a Comment